SUBANG, CLUETODAY.ID — Kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan, mengancam Subang di tengah fenomena El Niño.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang telah menyiapkan strategi mitigasi komprehensif.
Berdasarkan instruksi Bupati Subang, Kepala Pelaksana BPBD, Udin Jazudin, telah melakukan pemetaan dan pembangunan infrastruktur cadangan air di wilayah-wilayah rawan kekeringan.
Udin menjelaskan bahwa strategi penanganan kekeringan saat ini telah berubah. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah hanya mengirimkan bantuan air secara insidental, kini BPBD telah membangun sumur bor sedalam 110 meter dan menempatkan tandon air (toren) berkapasitas 10.000 liter yang airnya siap minum.
“Sudah ada 15 titik yang kita siapkan cadangan airnya ketika nanti musim kemarau,” ungkap Udin Jazudin, Rabu (22/04/26) di kantornya.
Titik-titik tersebut didasarkan pada data permintaan air bersih pada tahun-tahun sebelumnya, yang tersebar di wilayah Subang Selatan, Tengah, hingga Pantai Utara (Pantura).
Untuk wilayah selatan dan tengah, infrastruktur air ini disiapkan antara lain di Desa Palasari, Desa Cisaat, Desa Curugrendeng, Jalan Cagak, Desa Kasomalang Wetan, Cijambe (Desa Cikupa dan Cirangkong), Pagaden Barat (Desa Bendungan), dan Desa Kalijati.
Namun, Udin Jazudin mengakui adanya tantangan berat di wilayah Pantura. “Paling susah air bersih itu di Pantura sebetulnya karena airnya payau dan asin. Beberapa kali mengebor itu gagal karena airnya asin,” jelasnya.
Untuk menyiasati hal tersebut, BPBD tetap memasang sumur bor di dua titik di Legonkulon dan menyiapkan tandon antisipasi kekeringan di Anggasari, yang juga merupakan kawasan rawan banjir rob.
Selain kebutuhan rumah tangga, BPBD juga menaruh perhatian pada sektor pertanian, yang kerap menjadi korban kekeringan di kawasan Pantura.
BPBD Subang bertindak sebagai koordinator yang memfasilitasi peminjaman mesin pompa air berkapasitas besar dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) PJT untuk mengairi sawah warga.
Meski begitu, langkah ini masih terhambat oleh besarnya biaya operasional bahan bakar non-subsidi (Pertamina Dex) yang memerlukan penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Lebih lanjut, Udin Jazudin juga menyoroti ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang kewenangan penanganannya berada di bawah BPBD, bukan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Hal ini dikarenakan armada mobil Damkar tidak dapat menjangkau area dalam hutan yang sering kali terbakar akibat puntung rokok sembarangan dari warga yang berkemah di lahan Perhutani.
Untuk menjalankan seluruh langkah mitigasi bencana tersebut, BPBD Subang menyiagakan 100 personel yang telah terdidik dan tersertifikasi.
“Kalau kita pakai sistem gendong manual. Jadi kita siapkan cangkul. Terjadi bencana kebakaran, tanahnya digali untuk dibuat parit-parit supaya api tidak menyeberang,” terangnya.
