SUBANG, CLUETODAY.ID — Ada yang menarik dalam upaya pembenahan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Subang. Bukan sekadar mengadopsi sistem modern, Pemkab Subang kini tengah melirik nilai-nilai lokal, salah satunya tradisi Ruwat Bumi, untuk mendekonstruksi dan mentransformasi birokrasi mereka.
Langkah serius ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemkab Subang bersama Tim Peneliti Universitas Mandiri di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Subang, Selasa (14/07/26).
Forum strategis ini menjadi ajang konfirmasi dan validasi hasil penelitian mendalam bertajuk “The Subang Way: Dekonstruksi Public Value Management Berbasis Etika Ruwat Bumi dalam Transformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kabupaten Subang.”
Melalui FGD ini, seluruh pemangku kepentingan berkumpul untuk menghimpun masukan, klarifikasi, serta memperkuat hasil penelitian. Tujuannya jelas: menjadikan nilai-nilai luhur Ruwat Bumi sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan publik (public value).
Kepala Bapperida Kabupaten Subang, Iwan Syahrul Anwar, S.STP, yang hadir langsung memaparkan materi mengenai arah transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Subang menegaskan bahwa inovasi tidak boleh berjarak dengan kultur masyarakatnya.
“Inovasi birokrasi perlu didukung oleh nilai-nilai lokal yang telah tumbuh dan hidup di tengah masyarakat sehingga mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Iwan Syahrul Anwar.
Gayung bersambut, perwakilan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang turut menyampaikan paparan mengenai penguatan Reformasi Birokrasi (RB). Dari perspektif Pemerintah Daerah, mereka menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi demi mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Tak hanya dari internal birokrasi, rancangan konseptual “The Subang Way” ini juga dibedah secara kritis dari sudut pandang akademis dan legislatif. Dr. Ir. Edi Askari, M.M, yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang (UNSUB), memberikan analisis tajam terhadap kerangka penelitian tersebut.
Masukan ini menjadi poin krusial agar konsep “The Subang Way” memiliki landasan akademik yang kokoh sekaligus membumi dengan kebutuhan riil daerah.
Bobot diskusi ini menjadi semakin kaya karena Pemkab Subang tidak hanya melibatkan para pejabat, melainkan juga menyertakan perwakilan dari BKPSDM, Inspektorat Daerah, unsur Pemerintah Kelurahan Dangdeur, hingga tokoh masyarakat Kelurahan Dangdeur yang hingga kini masih aktif melestarikan tradisi Ruwat Bumi. Kehadiran para praktisi lokal ini memastikan bahwa nilai etika Ruwat Bumi yang dimasukkan ke dalam sistem birokrasi benar-benar otentik.
Melalui forum yang dinamis ini, konsep “The Subang Way” diharapkan tidak berakhir sebagai tumpukan kertas kajian akademik di atas meja kerja. Sebaliknya, model ini dirancang untuk menjadi panduan konkret dan implementatif yang bisa langsung diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ke depan, “The Subang Way” digadang-gadang mampu menjadi corak baru model transformasi birokrasi di Indonesia. Sebuah model yang tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan, tetapi juga menaikkan kelas kualitas pelayanan publik di Kabupaten Subang lewat pendekatan yang berakar kuat pada kearifan lokal.
“Ke depan, “The Subang Way” diharapkan mampu menjadi salah satu model transformasi birokrasi yang memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Subang melalui pendekatan yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal,” pungkasnya.
