SUBANG, CLUETODAY.ID — Peta politik di Kabupaten Subang pasca-Pemilu terakhir mulai mengerucut pada persiapan jangka panjang.
Sementara partai-partai besar seperti PDIP, PKS, dan PKB sudah mulai memanaskan mesin partai untuk menyongsong tahun politik 2029.
Ketua DPD PKS Subang, Bambang Tri Hardiono, mengungkapkan partainya menargetkan 14 kursi DPRD di Pemilu nanti. Mereka juga mulai bergerak dengan berbagai program yang menyasar langsung ke konstituennya.
Program tersebut diantaranya bantuan Panel Surya untuk UMKM, hingga pelatihan bisnis affiliate.
“InsyaaAllah kami akan persiapan dari sekarang, dengan target 14 Kursi di DPRD Kab Subang,” ujar Bambang.
PDIP Subang lebih “Ngegas” lagi. Pasca kekalahan mereka di Pileg terakhir, Ono Surono meminta Kosim, cs. bekerja ekstra keras untuk merebut Subang yang dikenal basis mereka dari Golkar.
“Pada pemilu lalu kehilangan satu kursi dan kalah maka 2029 kita tadi sudah membuat komitmen bersama untuk kita rebut kembali kemenangan di Kabupaten Subang bukan hanya legislatif tapi juga termasuk untuk eksekutifnya,” kata Ono, usai menghadiri Rapat Konsolidasi Internal PDIP Subang (28/04/26).
Kosim, Ketua DPC PDIP Subang, meresponnya dengan mematok targetan 12 kursi nanti. Konsolidasi kader pun terus digenjot.
Hal serupa terjadi di PKB Subang. Meski sedang tahapan fit and proper test penjaringan ketua baru, PKB dinilai masih solid. Terbukti Laporan Pertanggungjawaban kepemimpinan Zaenal Mutaqin dan sekretarisnya, Jaka Arizona, pada Muscab 05 April lalu diterima.
“Target kita tadi sudah disampaikan 10 kursi di 2029 dan rasionalisasinya sudah disampaikan dalam program kerja kepengurusan yang akan datang,” ujar Jaka, menyebut targetan partai.
PPP Dirundung Konflik
Kondisi kontras justru terlihat di internal PPP Subang yang kini tengah didera kemelut organisasi. Ekses konflik pusat terasa ke daerah.
Oom Abdul Rohman, disingkirkan sebagai Ketua DPC PPP Subang. Digantikan Ujang Saepudin sebagai Pelaksana Tugas Ketua.
Kubu Oom tidak terima penunjukan Plt ini. 19 pengurus anak cabang (PAC) atau kecamatan memberikan pembelaan untuk Oom. Mereka menolak pelaksanaan Muscab 02 April sampai mendapatkan kejelasan dari pengurus pusat.
Menurut Oom, pencopotan ini dinilai penuh dengan kejanggalan administrasi dan sarat akan motif politik faksional. Alasan pencopotannya adalah tuduhan melanggar AD/ART dan tidak mampu melaksanakan tugas partai. Namun, ia membantah keras tudingan tersebut.
“Saya di surat Plt itu dikatakan saya tidak dapat melaksanakan tugas karena saya dianggap melanggar AD/ART. Saya tanya, tugas yang mana yang saya dianggap tidak bisa, karena selama ini saya selalu melaksanakan apa yang menjadi agenda partai,” ujar Oom.
Meski surat penunjukan Plt itu dicabut kembali oleh Sekjen DPP PPP, Taj Yasin, Oom kini memilih menyelesaikan perselisihan itu ke Mahkamah Partai.
Jika kemelut ini tidak segera diselesaikan sebelum tahapan Pemilu yang kemungkinan dimulai pada 2027, PPP terancam tidak ikut Pemilu nanti.
“Makanya dari KPU pusat juga ada warning. Kalau seperti ini terus PPP enggak bisa ikut Pemilu, apalagi sudah mulai tahapan verifikasi faktual. Saya juga di-Plt-kan tidak ada pemberitahuan, tidak ada SP sebelumnya,” tambahnya.
