Prabowo Sudah Siap Perang
*Catatan Lukman Enha
Sekarang mulai terasa sering mati listrik? di mana-mana. PLN harus menghemat. Pasokan Jawa-Bali harus dihemat. Sebab produksi listrik dipengaruhi ketersedian bahan bakar utama yaitu batu bara.
Sedangkan ketersediaan batu bara dalam negeri terbatas. Padahal produksi batu bara kita melimpah sekitar 790 juta ton/tahun. PLN saja butuh 163 juta ton/tahun. Belum untuk industri lainnya.
Mengapa jadi terbatas? Para produsen batu bara lebih memilih mengekspor batu bara ke luar, daripada dijual di dalam negeri. 65 persen diekspor, hanya 35 persen untuk pasar dalam negeri. Ini penyakitnya.
Pemerintah sudah jengah melihat kondisi itu. Mungkin juga Presiden Prabowo sudah jengkel. Langkah berani dibuat. Sekarang pemerintah sedang menata ulang ekspor sumber daya alam. harus satu pintu. Melalui BUMN yang baru didirikan: Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Apa saja yang wajib ekspor via DSI? Produk turunan sawit, batu bara dan ferro alloy (produk paduan besi).
Jegerrr!!
Ini bagai petir di siang bolong bagi pelaku usaha eksportir SDA. Selama ini mereka bebas ekspor, sesuka hati. Ingin untung besar. Hasil penjualannya pun yang berupa dolar ditahan di luar negeri. Mereka suap sana sini untuk memuluskan ekspor. Cuek aja, padahal PLN sering was-was, kebutuhan batu bara terbatas. Listrik sering byar pett.
Padahal mereka kena kewajiban domestic market obligation (DMO). Ya cuek aja. Aturan mewajibkan mereka menjual sebagian produknya untuk pasokan dalam negeri. Di antaranya untuk PLN. Tetap cuek aja. Yang penting untung besar.
Ada hukuman untuk yang mengabaikan DMO? Ada, tapi mereka tidak takut. Mereka bisa menyuap, punya uang banyak. Terus diulang. Hingga Menkeu Purbaya mulai mengungkap praktik itu. Mereka melakukan praktik under accounting dan under invoicing: melaporkan transaksi ekspor di bawah nilai yang sebenarnya. Agar bisa menghindari bayar pajak dengan nilai sesungguhnya. Setelah itu, menahan uang transaksi di luar negeri (transfer pricing). Dananya diparkir di negara-negara tax heaven seperti Singapura, Swiss, Hongkong, Bahama dll.
Terbayang betapa besar kerugian negara. Mungkin ini yang disebut Pak Prabowo saat kampanye, bahwa uang negara bocor…bocor…bocor!
Berapa kerugian negara dari tiga komoditas itu? Dalam Sidang Paripurna 20 Mei lalu, Prabowo menyampaikan bahwa potensi kerugian negara akibat ekspor curang ini diprediksi mencapai sekitar USD 150 miliar/tahun.
Rinciannya dari ekspor sawit: USD 23 miliar/tahun, batu bara: USD 30 miliar/tahun dan ferro alloy: USD 16 miliar/tahun.
Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 17.000, kerugian mencapai lebih dari Rp 2.500 triliun/tahun. Angka kerugian yang fantastis!
Inilah yang melandasi berdirinya DSI. Negara tidak boleh kalah dengan para pemburu rente ekspor sumber daya alam. Mungkin darah para pemburu rente itu mendidih, para eksportir curang mulai mengatur siasat. Bagaimana lepas dari jeratan aturan itu. Cara paling ampuh: negara harus dibikin panas, kalau perlu chaos agar aturan dibatalkan.
Pasar kaget. Rupiah melemah. IHSG merosot. BBM naik. Harga otomatis melambung. Para pembeli SDA Indonesia mulai pikir-pikir. Sebagian sudah ancang-ancang kabur. Beli dari negara lain. Bergetar. Menjalar ke mana-mana. Sebuah risiko besar yang harus dihadapi.
Tata kelola MBG memang belum sempurna. Harus dibenahi. Tapi tata kelola ekspor impor juga sangat penting untuk dibenahi. Prabowo sadar, sedang berhadapan dengan raksasa. Berhadapan dengan monster. Berhadapan dengan para mafia pencabut nyawa kekuasaan. Tapi bergeming. Jalan terus.
Situasi memang sedang panas. Jangan sampai ada yang menuang bensin ke atas bara sekam. Intelejen harus kerja keras cipta kondisi. Para elit harus hati-hati membuat statment ke publik. Kepleset lidah bisa menjelma jadi percikan api di atas bara tadi.
Perang sudah dimulai. Petinggi BGN, pajak, imigrasi, bea cukai, korporasi culas komoditas SDA diburu dan dikandangin.
Sejak 1 Juni 2026 Permendag tata kelola ekspor tiga komoditas itu sudah jadi. Masih dilonggarkan hingga Desember 2026. DSI hanya mencatat saja. Tapi mulai Januari 2027 nanti, tidak ada ampun. Ekspor tiga komoditas andalan Indonesia wajib melalui DSI.
Di tengah situasi yang sedang panas. Prabowo tidak menunggu tenang ala SBY. Jalan terus! Di tengah perang Timur Tengah masih berkecamuk. Di tengah badai ketegangan AS-Eropa-China. Di tengah perang dagang sumber daya alam. Di tengah demo kenaikan BBM di mana-mana.
Mungkin ia yakin akan berhasil, karena elit sudah terkendali. Partai sudah terkonsolidasi. Cengkraman kuku kekuasaan melalui para loyalisnya yaitu para jenderal, sudah satu komando. Menyebar di berbagai lembaga. Pilihan taktis agar berjalan cepat.
Beberapa argumen sempat dilontarkan ke publik oleh para pembantu Prabowo. Mengapa jalan keras ini dipilih. Sebab sudah lama pemerintah mengalah pada “sistem pasar” tapi Indonesia begini-begini saja. Tidak naik level. Masih berstatus negara middle income trap. Terjebak sebagai negara dengan ekonomi kelas menengah. Ironisnya, masyarakat kelas menengah justru makin berkurang.
Rumusnya, untuk naik level memang pertumbuhan harus 8 persen. Seperti yang pernah dialami Cina. Sejak reformasi, paling tinggi hanya 6,5 persen di era SBY tahun 2011 lalu.
Makin tersalip Vietnam. Yang bukan negara demokratis. Mungkin para petinggi kita juga iri melihat Cina dan India. Makin jauh meninggalkan Indonesia.
Maka harus ada formula baru: sistem ekonomi komando dengan polesan mazhab welfare state. Negara berperan aktif dalam berupaya mensejahterakan rakyat.
Makan disediakan, pangan dikendalikan, komoditas diatur melalui Kopdes, BUMN dirampingkan di bawah satu wadah Danantara, ekspor dikendalikan melalui DSI. Terbaru, tawaran pinjaman dari IMF juga ditolak.
Akan berhasil? Namanya mencoba. Meski sepintas kita melihat betapa besar risikonya jika gagal. Ngototnya Prabowo mirip seperti Trump dengan slogan MAGA (Make America Great Again). Prabowo ingin Make Indonesia Great Again (MIGA).
Kita, masyarakat sipil kadang terbatas memahami apa yang terjadi di permukaan. Kuasa uang bisa menyamarkan segalanya. Memproduksi isu, propaganda, hingga berbagai rekayasa informasi. Akhirnya substansi tertutup.
Di era medsos yang sibuk. Merenunglah sesekali. Minumlah kopi tanpa scroll medos. Jangan sampai hidup kita dikendalikan algoritma. Kita punya kuasa atas diri dan negara kita sendiri.(*)
Jogja, 12 Juni 2026.
