WARSAWA, CLUETODAY.ID —– Polisi antihuru-hara dikerahkan ke gedung Mahkamah Konstitusi Polandia di Warsawa pada Jumat (30/10/26).
Pengerahan aparat tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dan jajaran pimpinan lembaga peradilan tertinggi negara itu.
Konflik ini berkaitan dengan langkah pemerintah yang berupaya memproses hukum Presiden Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski dan Wakil Presiden Bartłomiej Sochański. Keduanya merupakan hakim yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin partai sayap kanan Law and Justice (PiS).
Mengutip laporan BBC, Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Żurek telah mengajukan permintaan pencabutan kekebalan hukum atau imunitas terhadap kedua hakim tersebut. Langkah itu ditempuh agar proses pidana dapat dilakukan terhadap mereka.
Pengerahan polisi dilakukan untuk mencegah demonstran memasuki gedung pengadilan. Sejumlah pendukung PiS berkumpul di sekitar kompleks Mahkamah Konstitusi untuk memprotes langkah pemerintah.
Presiden Polandia Karol Nawrocki, yang mendapat dukungan dari PiS, juga mendatangi gedung pengadilan. Nawrocki bahkan membatalkan perjalanan ke Senegal ketika pesawatnya sedang dalam penerbangan untuk kembali ke Warsawa dan menghadapi situasi tersebut.
Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi Saling Berseberangan
Ketegangan semakin meningkat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Święczkowski dan Sochański masih merupakan pimpinan yang sah secara hukum.
Melalui unggahan media sosial, lembaga tersebut juga menyebut tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut sebagai upaya kudeta.
Di sisi lain, Perdana Menteri Donald Tusk membela langkah pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemulihan supremasi hukum merupakan kewajiban pemerintah setelah perubahan sistem peradilan pada masa pemerintahan PiS.
“Memulihkan supremasi hukum adalah tugas kami,” tulis Tusk dalam pernyataan media sosialnya, sebagaimana dikutip BBC.
Pemerintahan Tusk sebelumnya telah berjanji melakukan depolitisasi lembaga peradilan. Namun, upaya mengubah struktur peradilan warisan pemerintahan PiS menghadapi hambatan, termasuk penolakan dari Presiden Nawrocki.
Nawrocki menolak melantik lima hakim Mahkamah Konstitusi yang dipilih parlemen sejak Maret 2026. Ia beralasan terdapat persoalan dalam proses pemilihan para hakim tersebut.
Salah satu hakim yang dipilih parlemen, Anna Korwin-Piotrowska, kini ditempatkan untuk sementara memimpin Mahkamah Konstitusi.
Konflik Berakar dari Reformasi Peradilan Era PiS
Perselisihan mengenai Mahkamah Konstitusi Polandia bukan persoalan baru. Konflik tersebut berakar dari perubahan sistem peradilan yang dilakukan pemerintahan PiS setelah mulai berkuasa pada 2015.
Saat itu, pemerintahan PiS bergerak menunjuk sejumlah hakim untuk memperoleh mayoritas di Mahkamah Konstitusi. Lembaga tersebut memiliki kewenangan memutuskan kesesuaian suatu undang-undang dengan konstitusi.
Namun, sejumlah penunjukan hakim pada masa tersebut kemudian dipersoalkan. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Mahkamah Uni Eropa menyatakan tiga hakim yang ditunjuk oleh mayoritas PiS terpilih secara tidak semestinya karena posisi mereka sebelumnya telah diisi secara sah oleh parlemen.
Kedua lembaga peradilan Eropa tersebut juga menyatakan Mahkamah Konstitusi Polandia tidak lagi memenuhi standar sebagai pengadilan yang independen dan tidak memihak.
Pemerintahan Tusk kemudian menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dasar untuk menghentikan publikasi putusan Mahkamah Konstitusi.
Di tengah konflik itu, Komisi Venesia, badan penasihat Dewan Eropa untuk persoalan konstitusi, sebelumnya menyatakan Nawrocki seharusnya melantik hakim-hakim yang telah dipilih parlemen agar mereka dapat menjalankan tugas di Mahkamah Konstitusi.
Meski demikian, langkah pemerintah Tusk juga mendapat kritik. Pengacara Marcin Matczak, yang selama ini mengkritik reformasi peradilan era PiS, menilai tindakan terhadap pimpinan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi memperburuk persoalan supremasi hukum di Polandia.
Situasi ini memperlihatkan konflik berkepanjangan antara pemerintah, presiden, dan lembaga peradilan di Polandia. Perselisihan tersebut juga berlangsung menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 2027.
