SUBANG, CLUETODAY.ID — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha perumahan guna mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Langkah penguatan ini ditegaskan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh BP Tapera di Pendopo Bupati Subang, Senin (05/10/26).
Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong agar program pembiayaan perumahan dapat memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat, baik dalam memperoleh rumah maupun mengembangkan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.
“Kita harus memastikan kecepatan dan kemudahan dalam melayani rakyat. Jangan sampai regulasi dan aturan yang ada justru menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Dalam mendukung pembiayaan tersebut, target plafon Kredit Program Perumahan (KPP) tahun 2026 mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sebesar Rp36 triliun, plafon tersebut telah diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk ditingkatkan hingga Rp50 triliun.
Hingga 3 Oktober 2026, total dana KPP yang telah terealisasi mencapai Rp26,78 triliun dan disalurkan kepada 112.713 debitur, atau telah mencapai 69,62 persen dari target rumah tangga penerima (RTP).
Dari sisi penyaluran, pembiayaan pada sisi permintaan (demand) tercatat sebesar Rp17,59 triliun atau 84,45 persen (paling banyak dimanfaatkan untuk renovasi rumah yang menjangkau 89.433 debitur).
Sementara itu, sisi penyediaan (supply) mencapai Rp9,19 triliun atau 52,11 persen (dengan penyerapan terbanyak oleh pengembang perumahan senilai Rp5,34 triliun). Program KPP ini sendiri didukung oleh 29 bank yang terdiri atas Himbara, BPD, dan bank swasta.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi salah satu penyalur dengan realisasi terbesar. Hingga awal Oktober 2026, realisasi pembiayaan melalui BRI mencapai Rp12,55 triliun atau sekitar 46,87 persen dari total capaian nasional, serta telah menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak 28.137 unit rumah per 5 Oktober 2026.
“Dari semua bank penyalur dalam menyalurkan KUR Perumahan, yang terbaik adalah BRI. Sistem ekonomi di BRI sudah baik sekali,” puji Maruarar.
Berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi KPP sebesar Rp4,19 triliun atau sekitar 64,88 persen, di mana khusus untuk Kabupaten Subang realisasinya telah mencapai sekitar Rp301 miliar dengan sekitar 1.080 debitur.
Melalui dialog langsung dengan para penerima manfaat, UMKM, pengembang, kontraktor, toko bangunan, serta nasabah rumah subsidi FLPP dalam kegiatan tersebut, terungkap bahwa proses pengajuan KUR Perumahan di BRI dinilai berjalan dengan baik, cepat, dan lancar. Menteri PKP kembali menekankan tujuan utama dari kebijakan ini.
“KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen mengawasi langsung di lapangan untuk memastikan tidak ada pungutan liar maupun hambatan.
“Kami ingin memastikan proses pengajuan berjalan cepat dan lancar serta tidak ada pungutan-pungutan liar. Pemerintah harus mengecek langsung agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diinginkan Presiden,” ujar Maruarar.
Di samping pembiayaan perumahan, pemerintah turut mendorong keterlibatan UMKM melalui pemanfaatan 2,4 juta genteng produksi UMKM ber-SNI, kemudahan sertifikasi rumah gratis bagi MBR, serta persiapan acara Akad Massal 71.000 rumah pada Desember 2026 mendatang.
BP Tapera juga turut serta memberikan sosialisasi KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada sekitar 330 peserta yang hadir.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BRI atas kerja keras dan dedikasinya dalam mendukung program KUR Perumahan. Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak rakyat yang mendapatkan akses pembiayaan perumahan,” tutup Maruarar.
