Catatan Lukman Enha
Coba cek janji politik setiap calon kepala daerah. Pasti yang dijanjikan paling utama: perbaikan jalan dan jembatan. Bukan yang lain.
Kepala daerah yang dimaksud: bupati. Bukan wali kota. Sebab para bupati punya wilayah yang luas. Beda dengan wilayah perkotaan. Bupati punya banyak PR memperbaiki jalan dan jembatan. Sampai pelosok pedesaan.
Beda dengan wali kota. Wilayah administratifnya kecil. Yang harus dibenahi biasanya taman, penerangan jalan, gang dan biasanya lebih banyak janji kepada para RT dan RW.
Anda masih ingat bagaimana dulu Ridwan Kamil saat jadi wali kota Bandung? Banyak membangun taman. Itulah marketing politiknya: menjanjikan keindahan kota. Bagi RK tentu mudah. Dia seorang arsitek. Dibangunlah banyak taman. Anak muda Bandung ter-taman-taman. Viral. Menjalar ke mana-mana.
Warga berimajinasi, setiap kabupaten akan indah jika RK jadi gubernur. Seperti kota Bandung yang makin cantik.
Taman-taman itulah yang mengantarkannya jadi gubernur.
Taman pula yang menghancurkannya. Kebanyakan jalan-jalan di taman bersama artis.
Setiap calon bupati Subang pun janjinya hampir sama: memperbaiki jalan yang rusak. Subang memiliki panjang jalan 1.163 Km. Dari jumlah itu, hingga awal 2026 sepanjang 206 Km kondisinya rusak. APBD hanya mampu menyediakan anggaran Rp 175 miliar. Hanya bisa memperbaiki 33,26 Km saja. Itu hanya dua koma sekian persen.
Sebab kita tahu, dana daerah dipangkas habis-habisan di pusat. Untuk membiayai banyak hal. Yang terbaru di era Prabowo: program MBG, Kopdes merah putih, sekolah rakyat, dll. Anda bisa sebutkan sendiri.
Para kepala daerah harus muter otak. Uang sedikit tapi janji politik harus ditunaikan. Anggaran dinas dipangkas. Tidak ada ampun. Anggaran perjalanan dinas, mamin, seminar, pelatihan, workshop, dan segala hal yang seremonial dihilangkan.
Banyak kepala daerah juga yang memilih jalan pahit. Mengorbankan anak buahnya: pangkas tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pengorbanan mulia demi pembangunan. Demi rakyat.
Ada juga yang bolak-balik ke pusat. Seperti Bupati Siak, Provinsi Kepulauan Riau, Afni Zulkifli. Ia protes karena daerahnya penghasil sumber daya alam (SDA) sawit, tapi hanya kebagian remahnya saja. Menurutnya, tidak sebanding dengan kerusakan jalan kendaraan pengangkut sawit. Tapi uangnya dinikmati pemerintah pusat.
Bupati perempuan pertama Kabupaten Siak itu sampai berani menyampaikan keluhan kepada Wapres Gibran Rakabuming. Mungkin sudah bosan menyampaikan protes via Kemendagri dan DPR RI.
Reynaldy memang tidak memotong TPP ASN, tidak banyak protes ke pemerintah pusat. Ia memilih jalan lain. Mencari solusi. Mencari peluang dari dinamisnya pertumbuhan Subang. Sebab Subang sedang jadi magnet investasi. Pengurusan perizinan bangunan gedung (PBG) dan pembebasan lahan untuk pabrik menjadi sumber pendapatan.
Maka Reynaldy memilih berusaha keras meningkatkan PAD. Memangkas dana hibah bansos hingga 90 persen. Dan inilah langkah berani yang diambil: mengalihkan semua dana aspirasi anggota dewan untuk infrastruktur jalan. Ini tidak mudah. Sangat tidak mudah.
Mungkin komprominya panjang. Tapi kita tidak tahu. Ternyata 50 anggota dewan sudah setuju. Tanpa drama. Makanya kita jangan sering berburuk sangka kepada wakil rakyat itu. Beda warna dan partai, ternyata satu tujuan.
Biasanya, dana aspirasi bebas untuk apa saja: masjid, jalan gang, lapang voli, TPT irigasi, sumur satelit, jalan usaha tani, macam-macam, kadang unik-unik. Sesuai aspirasi masyarakat. Namanya juga dana aspirasi. Keinginan masyarakat kadang unik-unik juga.
Tapi sejak Reynaldy-Agus Masykur memimpin, semuanya disepakati dana aspirasi untuk pembangunan jalan. Bukan untuk yang lain. Targetnya: tidak ada jalan rusak di Subang tahun 2027.
Target berani dari seorang bupati yang masih muda. Belum pernah ada yang seberani itu.
Berani memangkas anggaran tidak penting.
Berani mengalihkan dana aspirasi dewan hanya untuk jalan.
Berani tidak memangkas TPP ASN, lebih memilih meningkatkan PAD.
Masalah bisa selesai karena kita berani menghadapinya. Bukan karena tahu teorinya saja. Kita tidak akan bisa bersepeda hanya dengan membaca buku cara-cara mengemudikan sepeda yang baik.
Berani mengeksekusi anggarannya. Berani melobi anggota dewan. Berani ‘puasa’ yang lain untuk perbaikan jalan. Toh buktinya Reynaldy sejak awal sudah teruji: berani menantang incumbent. Menang.
Rasanya tidak ada alasan untuk tidak berani menyelesaikan jalan yang rusak. Dinas dan BUMD penghasil PAD harus berani melakukan inovasi. Efesiensi. Rencanakan program lalu eksekusi.
Jika nanti di 2027 jalan rusak sudah tuntas, itu buah dari keberanian.
Tapi, rasanya berat untuk tuntas di tahun 2027. Dana TKD Subang dari APBN di tahun 2026 dipotong hingga Rp361 miliar oleh pemerintah pusat. Akhirnya jalan rusak masih tersisa 173 Km. Baperrida memprediksi butuh anggaran Rp676 miliar untuk memperbaiki jalan sepanjang itu.
Tapi, pasti akan ada langkah keberanian lainnya yang ditempuh. Kita yakin. Sebab sekarang eksekutif dan legislatif benar-benar seiring sejalan.
Kalau sudah begitu, pasti akan lari Ngabret! (*)
