Atasi Banjir Pantura, Ketua DPRD Subang Desak Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

Picture of Cecep M yusup

Cecep M yusup

SUBANG, CLUETODAY.ID – Ketua DPRD Kabupaten Subang, Viktor Wirabuana, menegaskan bahwa penanganan bencana banjir tahunan di wilayah Pantura tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian.

Ia mendesak adanya langkah nyata dan sinkronisasi program antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan pemerintah pusat, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Menurut Viktor, kendala utama dalam penanganan permanen adalah status kewenangan sungai-sungai besar di Pantura yang berada di bawah otoritas pusat.

Oleh karena itu, DPRD Subang berkomitmen untuk mendorong komunikasi yang lebih intensif agar solusi jangka panjang segera terealisasi.

Penanganan banjir di Pantura tidak bisa diselesaikan oleh daerah sendirian. Kami meminta langkah nyata dari BBWS Citarum dan pemerintah pusat. Koordinasi harus segera dilakukan agar ada sinkronisasi antara program daerah dan pusat,” ujar Viktor, Senin (23/02/26).

Sebagai langkah cepat untuk mengurangi dampak risiko banjir pada musim hujan kali ini, Viktor memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas PUPR tengah menjalankan sejumlah langkah teknis di titik-titik kritis.

Antara lain normalisasi sungai dengan melakukan pengerukan sedimentasi (pendangkalan) yang menyumbat aliran air.

Selain itu, penguatan tanggul melalui peninggian dan perkuatan tanggul di wilayah yang rawan limpas (meluap) ke pemukiman warga.

Selain upaya darurat, Viktor mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan skema solusi jangka panjang yang lebih komprehensif.

Salah satu proyek mercusuar yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur penampung air.

“Sebagai solusi jangka panjang, direncanakan pembangunan embung atau kolam retensi di atas lahan desa seluas 1,2 hektar,” tambahnya.

Persoalan ini sebelumnya juga menjadi aspirasi utama dalam audiensi antara DPRD Subang dengan Gerakan Akselerasi Antisipasi (GA’KAN) Banjir pada Kamis (19/02/26).

Dalam pertemuan tersebut, warga Pantura mendesak agar pemerintah tidak lagi hanya memberikan solusi sementara yang bersifat “tambal sulam,” mengingat dampak banjir tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi warga secara berulang.

Viktor berharap dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat di wilayah Pantura Subang dapat terbebas dari siklus banjir tahunan yang selama ini merugikan secara materi maupun psikologis.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top