Jakarta, CLUETODAY.ID — Sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil resmi membentuk Kabinet Bayangan sebagai wadah pengawasan sekaligus penyusun alternatif kebijakan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme checks and balances di tengah minimnya oposisi formal di parlemen.
Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menegaskan bahwa pembentukan kabinet tersebut bukan untuk menjadi pemerintahan tandingan. Menurutnya, keberadaan Kabinet Bayangan bertujuan menghadirkan masukan berbasis data, riset, dan kepentingan publik terhadap setiap kebijakan pemerintah.
“Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik,” ujar Feri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Feri menilai hampir seluruh kekuatan politik kini bergabung dalam koalisi pemerintahan sehingga ruang pengawasan terhadap kebijakan eksekutif menjadi semakin terbatas. Karena itu, masyarakat sipil dinilai perlu menghadirkan mekanisme pengawasan yang independen agar kebijakan pemerintah tetap mendapat evaluasi yang objektif.
Ia juga memastikan Kabinet Bayangan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik mana pun. Seluruh proses pembentukan dilakukan secara sukarela (pro bono), sementara kebutuhan operasional saat ini dibiayai melalui patungan internal. Ke depan, pendanaan direncanakan dibuka melalui skema crowdfunding agar masyarakat dapat berpartisipasi.
Dalam menjalankan tugasnya, setiap menteri bayangan akan menjadi counterpart langsung bagi menteri di Kabinet Merah Putih. Melalui konsep man-to-man marking, mereka akan mengkaji, mengevaluasi, serta menyusun rekomendasi alternatif terhadap kebijakan pemerintah sesuai bidang kementerian masing-masing.
Proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan panel independen yang terdiri dari Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Para kandidat dipilih berdasarkan enam kriteria utama, yakni memiliki integritas, kompetensi dan rekam jejak yang baik, berusia di bawah 50 tahun, berani bersikap kritis, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.
Sebanyak 15 orang terpilih mengisi posisi dalam Kabinet Bayangan, dengan sekitar 40 persen di antaranya merupakan perempuan. Susunan kabinet tersebut meliputi Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Armand Suparman sebagai Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara, Shofwan Al-Banna Choiruzzad sebagai Menteri Luar Negeri, Curie Maharani sebagai Menteri Pertahanan, Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Irma Hidayana sebagai Menteri Kesehatan, hingga Ahmad Julil Qur’ani Farid sebagai Sekretaris Kabinet.
Para penggagas berharap Kabinet Bayangan dapat menjadi ruang partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan. Selain memberikan kritik, inisiatif ini juga diharapkan mampu menghadirkan solusi dan rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
