SUBANG, CLUETODAY.ID — Kondisi geopolitik global, khususnya ketegangan dan konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat, ternyata membawa efek domino yang memukul kondisi keuangan dan penyerapan anggaran di tingkat pemerintah daerah (Pemda).
Meskipun konflik tersebut berpusat di luar negeri, dampaknya mengganggu rencana pembangunan infrastruktur di daerah.
Hal ini diungkapkan Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, saat kegiatan Kopdar dengan awak media dan komunitas seni di Sari Ater Campervan Park, pada Sabtu (27/06/26).
Reynaldy mengungkapkan, ketidakmenentuan kondisi global dan nasional saat ini membuat jalannya pemerintahan daerah menjadi sangat menantang. Ia menegaskan,konflik internasional sangat memengaruhi daerah.
“Jangan disangka, Iran yang perang dengan Amerika, Pemda ikut pusing (ngilu lieur). Sebenarnya karena banyak harga yang berubah, banyak hal yang berubah,” keluhnya.
Akar permasalahan ini berpusat pada sektor energi. Perang dan ketegangan yang terjadi secara tiba-tiba antara Amerika Serikat dan Iran telah memicu lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kenaikan harga BBM, khususnya solar, secara otomatis mengerek naik harga bahan baku serta ongkos kirim material yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan.
Dampak dari lonjakan harga ini langsung memukul proyek-proyek infrastruktur yang sudah telanjur diketok palu anggarannya. Sebagai contoh, Pemkab Subang memiliki proyek pembangunan jalan raya dengan anggaran mencapai Rp175 miliar.
Proyek tersebut sebelumnya sudah diplot dengan target ruas jalan dan nominal anggaran yang pasti. Namun, karena melonjaknya harga material dan ongkos operasional akibat BBM naik, anggaran tersebut kini tidak lagi mencukupi untuk mencapai target volume pembangunan fisik yang telah disepakati.
Situasi serba salah ini menimbulkan dilema administrasi dan hukum yang besar bagi pemerintah daerah. Bupati Subang menyatakan bahwa Pemda tidak bisa sembarangan mengurangi volume pekerjaan proyek karena khawatir akan menjadi temuan pelanggaran hukum atau korupsi oleh auditor.
“Jujur, jadi Bupati hari ini tidak baik-baik saja. Tidak mudah-mudah saja dengan kondisi global, kondisi nasional sedang tidak menentu seperti ini,” kata Rey.
Sebagai langkah kehati-hatian, Pemda terpaksa menunda proyek dan melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Konsultasi ini dilakukan untuk mencari kepastian hukum, apakah Pemda diperbolehkan melanjutkan pembangunan dengan volume jalan yang berkurang akibat murni kenaikan harga bahan baku, atau anggaran tersebut harus dihentikan sementara dan dialihkan perhitungannya ke dalam APBD Perubahan (adendum).
Pada akhirnya, konflik geopolitik ini memaksa proyek pembangunan daerah melambat demi mengedepankan prinsip keselamatan hukum administrasi keuangan negara.
“Insyaallah mudah-mudahan bisa secepatnya direalisasikanlah (pembangunan) secepatnya,” tambahnya.
