SUBANG, CLUETODAY.ID — Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Laskar Indonesia menggelar aksi unjuk rasa beruntun pada Kamis (23/04/26) siang.
Massa memulai pergerakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang sebelum berlanjut ke Gedung DPRD Subang untuk menyampaikan sejumlah tuntutan krusial terkait tata kelola pemerintahan dan isu hukum.
Dalam orasinya, Laskar Indonesia menyoroti beberapa poin utama terkait transparansi anggaran, di antaranya: Pengadaan Cator Desa hingga pengadaan Iklan di salah satu Bank di Jawa Barat.
Semangat perlawanan dikobarkan oleh orator perwakilan Laskar Indonesia di atas mobil komando.
“Kita wajib untuk melawan,” serunya tegas di hadapan massa aksi.
Hal yang paling menarik perhatian dalam aksi ini adalah ketika massa memutar sebuah rekaman percakapan. Rekaman tersebut diduga berisi pemufakatan mengenai perkara hukum yang saat ini menjerat salah satu jurnalis di Subang.
Dalam isi rekaman itu, terseret sejumlah nama tokoh penting dan politisi lokal. Laskar Indonesia mendesak agar temuan ini ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu.
“Aksi ini aksi damai, kita akan lakukan berseri,” tambah perwakilan massa.
Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana, turun langsung menemui massa aksi untuk melakukan audiensi. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif selalu terbuka bagi setiap aduan warga.
“Sejatinya, DPRD itu adalah rumahnya masyarakat Kabupaten Subang,” ujar Victor.
Namun, terkait rekaman percakapan yang menyeret namanya, Victor secara tegas membantah keterlibatannya dan menyatakan bahwa namanya telah dicatut dalam pembicaraan tersebut.
“Saya tidak tahu menahu terkait apa yang di percakapan antara Pak Irwan dengan Pak Bobby. Jadi lebih tepatnya, Bapak dan Ibu (peserta aksi) tanyakan langsung ke Pak Irwan dan Pak Bobby,” jelasnya.
Ia juga menambahkan pembelaan terkait tuduhan instruksi dari dirinya maupun pihak lain yang disebutkan dalam rekaman.
Menutup pertemuan tersebut, Ketua DPRD mendorong agar pihak-pihak yang merasa memiliki bukti kuat terkait pelanggaran hukum untuk segera menempuh jalur resmi.
Ia mendukung agar seluruh persoalan, diselesaikan di ranah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
“Karena sedikitpun saya tidak ada perintah untuk itu. Lagian apa buktinya kalau perintahnya dari saya maupun dari Alexandrio (adiknya),” tegas Victor.
