SUBANG, CLUETODAY.ID — Ancaman nyata penurunan tanah (land subsidence) di kawasan pesisir Kabupaten Subang kini menjadi alarm keras bagi keberlangsungan wilayah Pantai Utara (Pantura). Tidak main-main, riset terbaru menunjukkan tanah di kawasan tersebut amblas hingga hampir 3 sentimeter setiap tahunnya. Merespons ancaman ini, Pemerintah Kabupaten Subang bergerak cepat menyusun benteng mitigasi berbasis data ilmiah.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, pemerintah daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Forum ini didedikasikan khusus untuk membedah hasil riset sekaligus merumuskan strategi penanganan banjir rob yang kian mengintai.
FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati II, Kamis (02/07/26), menghadirkan Pusat Riset Geoinformatika BRIN, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Forum ini bertujuan menghimpun data dan masukan sebagai dasar penyusunan rekomendasi ilmiah dalam menghadapi dampak penurunan tanah dan banjir rob di wilayah pesisir.
Lima Kecamatan dalam Zona Merah
Kawasan yang menjadi fokus penelitian meliputi Kecamatan Legonkulon, Pamanukan, Blanakan, Sukasari, dan Pusakanagara. Wilayah tersebut dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap genangan akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.
Berdasarkan hasil penelitian BRIN, laju penurunan tanah Subang diperkirakan mencapai 1,2 hingga 2,8 sentimeter per tahun. Jika kondisi ini terus berlangsung, risiko banjir rob Subang maupun banjir di kawasan pesisir diperkirakan akan semakin meningkat.
Angka 2,8 cm per tahun mungkin terlihat kecil secara kasat mata, namun dalam jangka panjang, kombinasi antara tanah yang menyusut dan tren kenaikan permukaan air laut global bisa menjadi bencana katastropik bagi pusat perekonomian dan pemukiman warga di lima kecamatan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Subang menegaskan bahwa penanganan krisis pesisir ini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional atau sekadar tebak-tebakan. Diperlukan kebijakan makro yang memiliki landasan sains yang kuat.
Kepala BP4D Kabupaten Subang, Iwan Syahrul Anwar, S.STP., melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BP4D Kabupaten Subang, Eti Maryati, S.IP., M.T., mengatakan bahwa kajian yang dilakukan BRIN menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data dan riset.
“Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk mengurangi risiko penurunan tanah dan banjir rob di kawasan pesisir Subang,” ujar Eti.
Menurutnya, hasil penelitian akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai langkah mitigasi, mulai dari penguatan kebijakan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, peningkatan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Langkah mitigasi ke depan diproyeksikan akan menyentuh hilir hingga hulu, mulai dari pembatasan eksploitasi air tanah dalam, restorasi kawasan mangrove sebagai sabuk hijau alami, hingga pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul laut dan sistem pompa di titik-titik krusial Pantura.
Eti Maryati berharap, melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Subang, BRIN Subang, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan lahir strategi pembangunan pesisir yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Dengan hasil penelitian yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Subang memiliki landasan ilmiah yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan pesisir sehingga perlindungan masyarakat dan keberlanjutan kawasan Pantura dapat terus ditingkatkan.
“Pendekatan berbasis riset tersebut juga diharapkan mampu meminimalkan dampak penurunan tanah Subang sekaligus mengurangi risiko banjir rob Subang yang mengancam wilayah Pantura,” harapnya.
