SITUASI di Iran setelah aksi massa berdarah selama dua pekan, berangsur terkendali. Tapi menyisakan fakta yang mengerikan. Korban tewas dalam demonstrasi di Iran diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang.
Termasuk sekitar 500 personel keamanan, tewas dalam protes nasional tersebut. Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS, HRANA, melaporkan jumlah korban tewas mencapai 3.308 orang, dengan 4.382 kasus lainnya masih ditinjau.
HRANA juga menyebut telah mengkonfirmasi lebih dari 24.000 penangkapan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi pemerintah yang menyebutkan jumlah korban dalam demonstrasi tersebut.
Adapun pihak Iran menyebut lebih dari 100 anggota aparat keamanan gugur sebagai martir akibat eskalasi kekerasan terhadap aksi-aksi damai tersebut oleh “kelompok teroris bersenjata”.
Sementara itu, Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak melakukan serangan atau campur tangan dalam gelombang kerusuhan nasional yang mengguncang negara tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan setiap agresi dari Washington akan dibalas keras oleh Teheran.
Peringatan ini muncul di tengah tekanan internasional yang meningkat atas penanganan protes di Iran, yang awalnya dipicu keluhan ekonomi dan kemudian berkembang menjadi tuntutan politik untuk mengakhiri pemerintahan ulama. Protes yang bermula di Grand Bazaar Teheran itu menyebar ke berbagai wilayah dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
“Respons Teheran terhadap setiap agresi yang tidak adil akan keras dan disesalkan,” tulis Pezeshkian melalui platform X, Minggu (18/1/2026). Ia menambahkan, setiap serangan terhadap pemimpin tertinggi Iran akan “sama saja dengan perang habis-habisan melawan bangsa.”
Pernyataan tersebut merespons sikap Presiden AS Donald Trump yang berulang kali mengancam akan campur tangan jika eksekusi terhadap para demonstran berlanjut. Dalam wawancara dengan Politico, Trump menyebut “sudah saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran.”
Di sisi lain, lembaga peradilan Iran mengindikasikan kemungkinan dilanjutkannya eksekusi terhadap orang-orang yang ditahan selama kerusuhan. Juru bicara lembaga peradilan Iran, Asghar Jahangir, mengatakan sejumlah tindakan telah dikategorikan sebagai Mohareb, yakni istilah hukum Islam yang berarti berperang melawan Tuhan dan dapat dijatuhi hukuman mati.
“Serangkaian tindakan telah diidentifikasi sebagai Mohareb, yang merupakan salah satu hukuman Islam paling berat,” ujarnya dalam konferensi pers, seperti dikutip Reuters.
Trump sebelumnya mengklaim Iran telah membatalkan eksekusi terhadap sekitar 800 orang, meski Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut Trump sebagai “kriminal” dan menuduh AS serta Israel berada di balik kerusuhan. “Beberapa ribu kematian” terjadi akibat aksi “teroris dan perusuh” yang didukung musuh asing, kata Khamenei.
Kerusuhan dilaporkan paling mematikan di wilayah Kurdi Iran di barat laut negara itu. Seorang pejabat Iran menyebut bentrokan terberat dan jumlah korban jiwa tertinggi terjadi di kawasan tersebut, yang memang memiliki sejarah aktivitas separatis. Tiga sumber mengungkapkan adanya upaya kelompok separatis Kurdi bersenjata menyeberang dari Irak ke Iran.
Situasi di lapangan diperburuk oleh pembatasan internet yang sempat dicabut sementara, namun kemudian diberlakukan kembali. NetBlocks mencatat pemadaman internet kembali terjadi di sejumlah wilayah.
Serangan Militer AS Batal
Setelah situasi mereda, Presiden Trump secara mengejutka membatalkan serangan militer ke Ian. Hal itu diduga karena bujuan dari banyak pihak, terutama dari sekutu AS di Timur Tengah.
Sejumlah negara seperti Israel, Qatar dan Arab Saudi meminta AS membatalkan serangan militer ke Iran. Mereka khawatir akan terjadi serangan balasan yang memicu ketegangan di kawasan. Termasuk kekhawatiran akan memperburuk ekonomi.
Selain itu, karena pasukan dan peralatan AS di Timur Tengah tidak cukup untuk menyerang Iran dan menangani balasan Iran terhadap serangan AS. Sejak serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025, Washington telah menarik banyak kekuatan militernya dari kawasan tersebut dan memindahkannya ke kawasan Karibia dan Asia Timur.
Alasan kedua yang mendorong Trump untuk mundur dari serangan terhadap Iran adalah peringatan yang disampaikan negara-negara sekutu Amerika, yang memperingatkan tentang kemungkinan dampak terhadap stabilitas kawasan.
Situs Axios menambahkan, mengutip penasihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahwa Netanyahu menelepon Trump pada 14 Januari lalu dan mengatakan bahwa Israel tidak siap membela diri dari serangan Iran sebagai balasan atas serangan AS yang akan segera terjadi.
Peringatan Israel, khususnya, adalah faktor ketiga di balik keputusan Trump untuk tidak memberikan lampu hijau untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran, menurut situs tersebut.
Lembaga penyiaran resmi Israel melaporkan pada Ahad bahwa Israel lebih memilih untuk menunda serangan militer terbatas AS terhadap Iran, demi mempersiapkan serangan besar-besaran di kemudian hari, mengingat perkiraan bahwa operasi terbatas apa pun dapat memicu respons besar-besaran dari Iran.(bbs)
