WASHINGTON, CLUETODAY.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan pemberlakuan paket sanksi baru terhadap Rusia yang telah disahkan Kongres AS.
Keputusan tersebut diambil melalui perintah eksekutif pada Jumat (16/10/26), dengan alasan penangguhan kebijakan itu demi kepentingan nasional Amerika Serikat.
Dikutip dari The Guardian, keputusan Trump muncul di tengah meningkatnya ketegangan hubungan dengan Ukraina. Trump sebelumnya melontarkan kritik terbuka terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, termasuk menyebut Ukraina membutuhkan pemimpin baru.
Paket sanksi tersebut sebelumnya telah ditandatangani Trump pada September 2026, setelah disetujui oleh kedua kamar Kongres AS melalui kesepakatan bipartisan yang jarang terjadi. Kebijakan itu dirancang untuk mempercepat pembatasan aliran dana yang mendukung perang Rusia terhadap Ukraina.
Utusan Presiden Rusia, Kirill Dmitriev, menyambut baik keputusan penangguhan tersebut. Melalui media sosial, ia menyebut langkah itu sebagai perkembangan penting bagi hubungan Rusia dan Amerika Serikat.
“Penangguhan Undang-Undang Graham oleh pemerintahan Trump merupakan momen penting dan benar-benar bersejarah,” tulis Dmitriev.
Sanksi Rusia Mencakup Bank, Pejabat, dan Perdagangan Energi
Paket sanksi yang diperjuangkan mendiang Senator Lindsey Graham itu mencakup pembatasan terhadap pejabat Rusia, perbankan, serta armada kapal tanker yang digunakan untuk mengangkut energi Rusia.
Kebijakan tersebut juga memberikan arahan kepada Trump untuk memberlakukan tarif hingga 100 persen terhadap lima negara pengimpor minyak atau gas alam Rusia terbesar. Namun, terdapat pengecualian bagi negara-negara yang mengimpor kurang dari 15 persen ekspor gas alam Rusia dan telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan tersebut.
Berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ditandatangani Trump, pemerintah AS memiliki tenggat hingga 18 Oktober 2026 untuk memberlakukan sanksi dan tarif tersebut atau mengesampingkannya melalui mekanisme pengecualian.
Keputusan menangguhkan sanksi ini menjadi sorotan karena kebijakan tersebut sebelumnya dirancang untuk menekan pendapatan Rusia yang digunakan dalam perang melawan Ukraina.
Trump Sebut AS Akan Membeli Solar dari Rusia
Sebelum menangguhkan sanksi, Trump juga mengumumkan rencana pembelian solar dari Rusia untuk membantu menurunkan harga energi global.
Trump pekan sebelumnya menyatakan Rusia akan segera memasok lebih dari 300.000 metrik ton solar. Pengiriman berikutnya direncanakan mencapai 500.000 ton pada November, disusul 1 juta ton setelahnya, serta tambahan 3 juta ton dalam waktu relatif singkat.
Rencana tersebut menuai kritik dari sejumlah anggota Senat AS. Sebanyak 12 senator, termasuk enam senator dari Partai Republik, mendesak Trump membatalkan kesepakatan pembelian solar tersebut.
Dalam surat yang dikirim pada Selasa (13/10/2026), kelompok senator bipartisan itu juga meminta Trump menggunakan kewenangan sanksi yang tercantum dalam undang-undang untuk menekan Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy turut mengkritik rencana pembelian solar tersebut. Saat bertemu para pemimpin Eropa di Brussels pada Jumat (16/10/2026), Zelenskyy mengatakan kesepakatan itu akan membuat aliran uang kembali masuk ke Rusia.
Ketegangan Trump dan Zelenskyy Meningkat
Ketegangan antara Trump dan Zelenskyy juga meningkat setelah Trump mengumumkan bahwa Rusia dan Ukraina telah sepakat untuk tidak saling menyerang fasilitas energi masing-masing.
Trump turut menyalahkan serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia atas kenaikan harga energi. Isu tersebut menjadi perhatian pemerintah AS menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm elections yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.
Kenaikan harga energi dinilai berpotensi memengaruhi posisi politik Partai Republik yang berupaya mempertahankan mayoritas tipis di Senat dan DPR AS.
Selain itu, pemerintahan Trump diduga menahan informasi intelijen terkait serangan rudal balistik Rusia yang mengarah ke Ukraina serta membatasi penggunaan Starshield, versi militer dari jaringan internet satelit Starlink, untuk mendukung operasi drone tertentu. Namun, kedua dugaan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.
Di sisi lain, undang-undang sanksi terhadap Rusia juga menjadi isu politik dalam pemilihan Senat di South Carolina. Darline Graham, saudara mendiang Lindsey Graham yang ditunjuk untuk mengisi sisa masa jabatan sang senator, turut menjadikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari kampanyenya.
Dalam debat bersama kandidat Partai Demokrat Annie Andrews, Darline Graham menyatakan bahwa undang-undang tersebut memberikan perangkat bagi presiden untuk menekan Rusia melalui sanksi ekonomi.
“Undang-undang ini memberi presiden perangkat yang bisa digunakan, jika ia memilih untuk melakukannya, untuk mengakhiri perang melalui sanksi ekonomi,” kata Graham dalam debat di Columbia, South Carolina.
Ia menambahkan, keputusan menggunakan kewenangan tersebut tetap berada di tangan presiden.
Penangguhan sanksi baru terhadap Rusia menandai perubahan penting dalam pendekatan pemerintahan Trump terhadap Moskow. Keputusan tersebut berlangsung di tengah tekanan politik domestik AS, perdebatan mengenai harga energi, dan upaya negara-negara Barat dalam merespons perang Rusia-Ukraina.
“Jadi, terserah kepadanya apakah ia ingin menggunakannya atau menggunakan cara lain, tetapi menurut saya tujuannya adalah menurunkan harga gas dan pada akhirnya mengakhiri perang. Dan ketika perang berakhir, harga gas akan turun,” ujarnya.
