Inikah menuju Indonesia Emas 2045?
Denyut Demokrasi dari bulan Juni 2026 sudah membara, Mahasiswa di berbagai daerah turun aksi menyampaikan kritikan terhadap kondisi negara ini, tapi disisi lain rezim saat ini dengan bangganya menggemborkan visi Indonesia Emas 2045. Namun dua program andalan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih justru menjadi cermin buram yang memantulkan korupsi, kelalaian, dan meregang nyawa. Ketika data 2025 hingga 2026 menunjukkan eskalasi kerusakan, kita harus bertanya dengan lantang: inikah jalan menuju Indonesia Emas?
MBG 2025–2026: Anggaran Melonjak, Korupsi semakin Meledak.
Tahun 2025, MBG dianggarkan Rp71 triliun. Ironisnya Kepala Badan dan dua deputinya ditetapkan sebagai tersangka, bahkan hingga awal Juli 2026 Kejaksaan Agung sudah menetapkan menjadi 7 tersangka.
APBN 2026 menaikkan anggaran MBG menjadi Rp268 triliun. Kejagung kembali merilis temuan mencengangkan: kerugian negara dari korupsi pengadaan MBG sepanjang 2025–2026 terakumulasi menjadi Rp4 triliun. penggelembungan harga (mark-up), penunjukan langsung proyek, jual beli titik dapur SPPG, hingga pengadaan barang yang tidak berkaitan dengan tujuan utama program MBG. Tak luput dari petingginya di beberapa daerah, dapur MBG menurunkan grade menu makanan hanya untuk mengambil keuntungan bagi pemilik SPPG, ironisnya di daerah 3T dapur SPPG justru sangat nihil yang beroperasi, yang seharusnya menjadi prioritas jika memang program ini untuk rakyat !
Hasilnya? Kementerian Kesehatan mencatat sampai mei 2026 ada 37.000 kasus keracunan MBG di 28 provinsi sepanjang dua tahun terakhir yang menimpa anak-anak kita. Dari mulai muntah-muntah, menderita infeksi saluran pencernaan kronis, hingga membutuhkan tindakan medis yang serius.
Ironisnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Tanda Bintang Jasa Utama kepada kepala dan waka Badan Gizi Nasional pada 13 Februari 2026 atas peresmian serentak dapur SPPG. Penghargaan untuk lembaga yang petingginya jadi tersangka korupsi.
Lantas rakyat harus mengadu kepada siapa?
Para pejabat pemerintah mempunyai dapur SPPG, aparat penegak hukum memiliki dapur SPPG, bahkan yang katanya wakil rakyat (DPR) malah mereka yang lebih banyak memiliki dapur SPPG.
Belum selesai dengan persoalan korupsi ditubuh BGN, Polemik koperasi desa merah putih (KDMP) yang tiada henti.
Koperasi Merah Putih 2025–2026: Meregang nyawa di Barak, Gedung di Hutan, Anggaran Menguap
Program Koperasi Desa Merah Putih juga terus menuai polemik. Pemerintah menargetkan 70.000 koperasi dengan model pelatihan calon manajer ala militer. Kritik dari Komisi VI DPR dan masyarakat diabaikan. Akibatnya, korban terus berjatuhan.
Sampai bulan Juli 2026, tercatat 5 peserta pelatihan meninggal dunia dalam Latsarmil Kopdes. Mereka tewas akibat kelelahan ekstrem, hingga serangan jantung . Komnas HAM dalam laporannya (Juni 2026) menyebut agar pelatihan latsarmil dihentikan dan proses penegakan hukum harus dilakukan, namun sampai saat ini tidak ada satu pun pejabat yang ditahan untuk mempertanggung jawabkan.
Polemik lain: pembangunan gedung koperasi yang mubazir terus berlanjut. Audit BPK 2026 mencatat, dari 1.200 gedung yang telah dibangun di seluruh Indonesia, 62% berada di lokasi tidak strategis. Di Nias Utara, gedung koperasi berdiri di atas bukit terjal tanpa akses jalan. Di Pegunungan Bintang, gedung koperasi dikelilingi hutan primer, jauh 12 kilometer dari desa terdekat. Nilai pemborosan diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun uang yang bisa membangun 2.500 PAUD atau memperbaiki 10.000 rumah tidak layak huni.
Total anggaran Koperasi Merah Putih untuk 2025–2026 mencapai Rp23 triliun, termasuk biaya pelatihan militer, pembangunan gedung, dan operasional awal. Namun survei Kementerian Koperasi sendiri (April 2026) mengungkap hanya 11% koperasi yang beroperasi aktif. Sisanya mati suri, tak punya anggota, atau hanya jadi tempat foto pejabat.
Menuju Indonesia Emas, atau Indonesia cemas?
Visi Indonesia Emas 2045 mensyaratkan generasi sehat, desa kuat, dan tata kelola bersih. Tapi data dua tahun ini bicara lain: gizi anak dikorupsi, anak-anak keracunan dan meninggal, pemuda desa tewas di barak, dan triliunan rupiah lenyap untuk gedung-gedung hantu di tengah hutan.
Tidak hanya sampai situ, rezim politik melakukan aksi tandingan mendorong rakyat untuk membela MBG dan Kopdes yang dibalut kegiatan keagamaan dengan pemuka agama, budayawan sampai rektor di kampus-kampus besar.
Indonesia Emas tak bisa dibangun di atas piring beracun dan nyawa peserta pelatihan. Ia butuh kejujuran, kompetensi, dan keberpihakan nyata pada rakyat bukan pada proyek dan pencitraan. Jika polemik MBG dan Kopdes terus berlanjut tanpa perbaikan mendasar, maka pertanyaan “menuju Indonesia Emas?” akan terjawab dengan sendirinya: kita sedang menuju Indonesia yang kehilangan akal, hati nurani, dan anak-anaknya sendiri.
Opini
Ditulis oleh Annas Ahmad Laduni, Ketua HMI Cabang Subang.
