Catatan Lukman Enha

Sejak kampanye 2019, Prabowo sudah teriak-teriak di mimbar kampanye. Sambil menggebrak podium. Bahwa kekayaan negara Indonesia bocor. Ribuan triliun per tahun.

Prabowo mengambil data dari PBB, uang negara bocor lebih dari Rp15.000 triliun selama 32 tahun. Diperkirakan mengalir ke luar negeri Rp1.500 triliun per tahun.

Anda percaya? Pasti tidak percaya. Saat itu, saya juga masih bingung. Saya memahaminya bahwa kekayaan negara lari ke luar negeri karena investasi asing. Dinikmati asing karena teknologi kita tertinggal. Terpaksa.

Misal tambang emas Grasberg, Papua Tengah. Gunung emas itu sudah dikelola oleh perusahaan Freeport, Amerika Serikat sejak tahun 1967. Mekanisme bagi hasil dengan Indonesia. Tentu, sebagian besar dinikmati dinikmati Amerika. Mereka yang keluar modal dan teknologi.

Tapi sejak 2018 Freeport melakukan divestasi. Melalui negosiasi yang alot, Indonesia akhirnya menguasai lebih dari 51 persen saham Freeport. Dikelola holding BUMN yaitu MIND ID. Kini terus bertambah hingga 63 persen. Tapi kerjasamanya diperpanjang hingga 2041.

Banyak juga contoh lain. Lapangan migas kita, terutama laut lepas pantai banyak “dikuasai” perusahaan asing. Sebab membangun kilang minyak itu sangat mahal. Paling murah bisa menghabiskan biaya Rp5 triliun. Belum ditambah biaya eksplorasi atau pencarian titik minyak.

Karena biaya mahal itulah, pengeboran lepas pantai banyak dikerjasamakan dengan perusahaan asing seperti ExxonMobile (AS), Shell (Belanda-Inggris), Chevron (AS) dan lainnya.

Pemahaman saya beru terbuka saat ikut paparan bersama Pertamina ONWJ sekitar tahun 2015 lalu. Betapa mahalnya biaya eksplorasi minyak. Berteknologi tinggi dan resiko tinggi. Maka hanya perusahaan asing dengan modal besar yang berani.

Saat itu pun saya bertanya: jika kita perang, berapa lama cadangan minyak kita kuat bertahan? Nara sumber menjawab: sekitar 4-7 hari saja. Artinya setelah satu minggu pesawat kita tidak ada yang bisa terbang. Entahlah, kalau di tahun 2027 perang, kuat berapa hari pesawat kita terbang? Harga BBM naik saja sudah ribut dan ngantre panjang di SPBU.

Oh, pantesan kita lebih mengembangkan diplomasi nonblok. Lebih memperkuat angkatan darat dan perang gerilya. Lebih murah. Pesawat dan kapal perang kita masih terbatas. Bahan bakar kita juga masih kurang. Tidak kuat untuk perang. Untuk konsumsi domestik warga dan industri saja masih pas-pasan.

Maka, kekayaan alam kita jadi senjata negosiasi yang efektif. Negara adidaya punya senjata, Indonesia punya sumber daya alam. Barter saja. Lebih baik dagang daripada perang. Maka kita harus baik-baik dengan segala kekuatan dunia. Soekarno sudah menyadari itu. Setiap presiden menyadari itu. Jika salah berpihak, kita bisa remuk dihantam kiri-kanan kekuatan negara adidaya.

Jangan bernasib seperti Suriah, jadi arena rebutan Rusia dan Amerika. Jangan seperti Ukraina yang bertahan di atas bara kekuatan Rusia. NATO hanya bisa mengipasi saja. Tidak bisa memadamkan bara itu.

Maka inilah jalan politik kita. Politik non align (nonblok). Bebas aktif. Dengan Amerika harus baik. Dengan Cina harus mesra. Dengan Rusia pun kita harus ramah. Itulah tiga blok kekuatan militer dunia.

Dulu, Soekarno memainkan peran itu dengan piawai. Hingga jadi negara penggagas politik nonblok melalui gelaran Konferensi Asia Afrika di Bandung. Negara berkembang berkumpul. Bersepakat tidak berpihak ke mana pun. Tidak ke barat: negara sekutu AS (Demokrasi), tidak juga ke Uni Soviet (Komunis).

Soekarno bekerjasama dengan AS, mengizinkan Freeport mengelola tambang emas dan mendapat dukungan menekan Belanda. Hingga berhasil menguasai Irian Barat (kini Papua).

Tentu tidak hanya emas di Papua dan minyak di lepas Pantai, berbagai mineral kekayaan alam Indonesia makin banyak dikerjasamakan dengan asing. Sebagian memang ada mekanisme transfer teknologi di dalamnya. Tapi pada praktiknya para pemburu rente dan keuntungan pragmatis turut cawe-cawe di dalamnya.

Lain dulu, lain sekarang. Geopolitik sudah berubah. SDM kita sudah jauh lebih baik. Kini, perguruan tinggi sudah banyak melahirkan ahli-ahli pertambangan.

Pertamina kita sudah semakin maju. Orde Baru pun sudah melahirkan para taipan kaya raya yang sering disebut “9 naga”. Mereka mampu mengembangan perusahaan pengolahan sumber daya alam Indonsia.

Celakanya, perusahaan nasional pun lebih memilih menjual hasil sumber daya alam Indonesia ke luar negeri. Sebab transaksi dalam bentuk dolar sangat menguntungkan.

Sadar kekayaan nusantara terus dikeruk dan lari ke luar negeri, Presiden Jokowi berusaha mengendalikannya melalui hilirisasi sektor pertambangan dan energi. Perusahaan harus membangun pengolahan di Indonesia, tidak hanya menjual produk mentahan ke luar. Sebab, nilai transaksi di Indonesia akan sangat rendah. Otomatis penerimaan negara pun rendah.

Lalu di mana biasanya perusahaan itu mengolahnya sebelum ada shelter di Indonesia? Di sinilah peran Singapura. Bekerja sangat efektif meyakinkan para pelaku usaha eksportir minyak dan mineral alam. Negara kota itu tidak punya sumber daya alam. Tapi memiliki tempat pemurnian logam mulia, minyak, petrokimia, hingga bijih mineral yang modern.

Sebelum diekspor ke pasar internasional, perusahaan yang mengeruk alam Indonesia melakukan pengolahan di Singapura. Pajaknya sangat murah. Berbeda jauh dengan Indonesia. Jika pajak keuntungan perusahan di Indonesia bisa 22 persen. Di Singapura hanya 17 persen saja.

Akhirnya, berbagai negara di dunia ramai-ramai mendirikan perusahaan di Singapura. Hingga mendapat julukan surganya pajak rendah (tax haven).

Diolah di Pulau Jurong

Belakangan Menteri Keuangan Purbaya mulai mengungkap, bahwa negara rugi akibat praktik transfer pricing. Begini polanya: perusahaan di Indonesia seolah menjual produk ke perusahaan asing di Singapura. Padahal itu perusahaan sendiri. Sering disebut perusahaan cangkang (shell company).

Otomatis transaksi sangat murah. Sebab sering masih dalam bentuk raw material. Maka negara hanya akan mendapat nilai kecil dari transaksi tersebut.

Dengan senang hati Singapura menerima produk itu dan dilakukan pengolahan di Pulau Jurong seluas 3.000 Ha. Di sanalah proses pemurnian produk. Produk legal maupun illegal. Mereka tidak peduli.

Yang penting bisa diolah dan terdaftar di perusahaan Singapura. Setelah jadi, lalu dipasarkan ke berbagai negara dengan harga yang tinggi. Otomatis, pajak transaksi dengan nilai tinggi dinikmati Singapura.

Hebatnya, Singapura punya sistem yang sangat efektif. Pelabuhannya canggih. Sistem antre pengiriman barang (dwelling time) hanya 1 hingga 1,5 hari saja. Di Indonesia, rata-rata masih 3 hari. Dulu di tahun 2015-an bisa sampai 7 hari.

Singapura punya sistem penyelesaian sengketa hukum dagang yang dikenal adil dan cepat. Baik itu proses arbitrase, litigasi maupun mediasi. Oh pantesan, pengusaha asing yang saya kenal selalu ingin membawa perjanjian bisnisnya didaftarkan di Singapura. Kejelasan regulasi, integritas dan efesiensi waktu adalah hal yang sangat berharga bagi para pengusaha.

Maka Singapura tumbuh menjadi negara “pelayan” atau hub bisnis dunia yang efektif, profesional, handal dan sangat adil dalam memutus perkara dagang. Sebagaimana Den Haag, Belanda, dikenal sangat ahli menangani perkara kejahatan internasional.

Singapura menjadi negara kecil yang kaya raya. Dipercaya pelaku bisnis dunia. Dari keahliannya menciptakan manajemen yang efesien itulah, lembaha riset CNBC Indonesia Intelligent Unit (CIIU) memperkirakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Indonesia yang berputar di Singapura sebesar Rp US$160 miliar per tahun, setara Rp2.478 triliun. Pajaknya otomatis lari ke kas negara Singapura.

Tak hanya akibat praktik transfer pricing, pendapatan negara juga bocor akibat under invoicing. Ibarat darmaji: dahar lima ngaku hiji. Ekspor 500 ton dicatat dan dilaporkannya 100 ton. Maka negara boncos. Petugas bea cukainya bisa disuap. Pejabat pajaknya disuap. Ada uang saku miliaran agar transaksi itu dimanipulasi.

Kebocoran uang negara dari ekspor SDA itu dulu dibantah rame-rame oleh Jokowi, Luhut hingga KPK. Kini, Prabowo langsung membentuk BUMN baru: PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mencegah kebocoran itu. Per 1 Januari 2027 nanti tidak ada ampun. Ekspor komoditas sawit, batu bara dan ferro alloy harus satu pintu melalui PT DSI.

Sebab kekayaan kita bukan lagi bocor alus, tapi bocor nge-glontor. Seharusnya masuk kas negara tapi masuk Pulau Jurong. Dinikmati Singapura. Semester 1 tahun 2024, PPATK mencatat uang yang lari ke Singapura mencapai Rp 3.500 triliun. Begitulah kekayaan kita lari ke luar negeri (outflow of national wealth).

DSI diharapkan jadi tambal yang efektif. Luke Thomas Mahony jadi nahkodanya. Dianggap punya komepetensi dan integritas. Tapi Prabowo juga harus membenahi Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Sebab itulah pintu dora emon yang bisa membuat uang negara menguap.

Perang yang ditabuh Prabowo ini sudah mendapat reaksi dunia. Cina mulai berfikir ulang impor dari Indonesia. Singapura pun mulai gerah. Sudah menggelar pertemuan membahas kerjasama ekonomi. Demikian juga Jerman, sudah datang membahas komoditas sawit.

Kita tunggu siapa lagi yang akan datang. Menyerah atau menantang Indonesia? Tapi rencana besar menyelamatkan kekayaan negara itu tertutup dengan gegap gempita aksi massa.

Masih belum percaya kekayaan negara bocor? Datanglah sendiri ke Pulau Jurong.(*)