SUBANG, CLUETODAY.ID – Wacana Pilkada melalui DPRD terus bergulir. Sama halnya di nasional, sikap partai politik di Subang terbelah. Antara mendukung atau menolak wacana. Meski sebagian politisi yang mendukung wacana itu masih malu-malu.
“Kita mendukung Pilkada via DPRD. Alasannya karena ongkos politik lebih gede dan money politic (kalau Pilkada Langsung),” kata salah satu politisi di DPRD Subang.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Subang sekaligus Sekretaris DPC PDIP Subang, H. Adik, menegaskan bahwa Pilkada tidak langsung adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi.
Menurutnya, sistem tersebut secara paksa menghapus hak rakyat untuk berdaulat dalam memilih pemimpinnya sendiri.
“Ini melanggar konstitusi. Jangan sampai kedaulatan rakyat dihilangkan begitu saja,” tegas Adik, Rabu (14/01/26).
Adik menambahkan, Pilkada langsung merupakan warisan demokrasi yang digulirkan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Baginya, Pilkada melalui DPRD sama saja dengan membangkitkan sisa-sisa kelam era Orde Baru. PDIP kala itu, punya sejarah konfrontasi panjang dengan Orde Baru, termasuk tragedi Kudatuli.
Politisi asal Blanakan ini juga menyebut, alasan bahwa Pilkada langsung memicu politik uang (money politic) dan biaya tinggi, Adik memberikan pembelaan menukik.
Ia menilai alasan tersebut hanyalah dalih untuk menutupi perilaku elit politik itu sendiri. Seharusnya, elit politik melakukan intropeksi diri dan memperbaiki regulasi Pilkada. Lanjutnya, Pilkada langsung merupakan Pendidikan kedaulatan rakyat.
“20 tahun rakyat sudah melaksanakan Pilkada Langsung serta Rakyat sudah mulai cerdas untuk menentukan pemimpin di daerahnya dan menentukan Hak Pilih itu tidak sepenuhnya disebabkan money politik. PDIP tidak pernah membahas money politic. Ada beberapa partai lain yang membahas money politic. Artinya mereka melakukan itu” terang dia.
“Money politik, lahir dari elit politik, bukan dari rakyat,” tegasnya.
Fatsun Terhadap Instruksi Partai
Sikap tegas PDIP Subang ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasil Rakernas I PDIP yang digelar akhir pekan kemarin secara resmi mengeluarkan rekomendasi untuk tetap mempertahankan Pilkada langsung demi menjaga legitimasi pemimpin dan kepastian masa jabatan lima tahun.
PDIP juga mendorong beberapa perbaikan, seperti penerapan sistem e-voting, penegakan hukum terhadap politik uang dan mahar politik, pembatasan biaya kampanye secara ketat, dan peningkatan profesionalitas serta integritas penyelenggara Pilkada.
Bagi PDIP Subang, mempertahankan Pilkada langsung adalah soal menjaga marwah demokrasi. Di Subang, PDIP memiliki jejak kemenangan pasca Pilkada langsung. Tahun 2008, saat itu pasangan Eep Hidayat-Ojang Sohandi dari PDIP berhasil memenangkan Pilkada. (cmy/clue)
